KOMPETENSI YANG TIDAK KOMPETITIF
(Dilema sebuah Pendidikan)
Oleh: uEnK (collections’86)
Seperti penyakit yang tidak kunjung sembuh melihat “Pendidikan” di negeri ini. Belum juga reda trauma dari batas minimal tingkat kelulusan yang di terapkan oleh depdiknans di tahun 2008 kemarin dengan batas minimal 5,25 dari nilai rata-rata tiap mata pelajaran yang di UAN-kan. Sekarang di tahun 2009 kembali di dengungkan 5,50 batas nilai dari tiap mata pelajaran yang di UAN-kan. Entah akan berapa siswa yang menjadi stress gara-gara harus mengejar niali setinggi itu. Lantas siapa yang akan disalahkan, atau siapa yang harus bertanggung jawab?
Ada berita yang di siarkan oleh salah satu stasiun Televisi yang mengatakan bahwa seorang siswa mendadak menjadi gila gara-gara mendengar tingginya target nilai yang harus di kejar dalam UAN mendatang. Menurut hemat saya itu bukan gila, akan tetapi stress (Teralu kasar kalau di klaim GILA). Sungguh satu fenomena yang begitu janggal dengan kenyataan seperti itu. Alasan yang di kemukakan oleh pihak Dinas Pendidikan sendiri adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam negeri, “ujarnya”.
Sungguh tidak habis pikir jika kita menyalahkan pihak sekolah atau guru yang memberikan pengajaran jika menemukan anak didiknya tidak berhasil mencapai target tersebut dan diponis tidak “LULUS”. Dan kemudian yang salah juga bukan model kompetensi dan standarisasi dari pendidikan yang diterapkannya kurang baik. Namun terlebih daripada system pendidikannya yang tidak punya komitmen yang jelas dengan persoalan pendidikan itu sendiri.
Ada yang “sakit” dengan pendidikan kita. Beberapa kali menggantikan model atau kurikulum pendidikan bukannya akan memperbaiki keaadaan dan mutu pendidikan. Justru malah menambah carut-marutnya eksistensi pendidikan kita. Di lingkungan sekolah sendiri, tidak hanya para murid yang kesusahan dan setress dengan kebijakan labil ini. Akan tetapi para guru yang mengajar juga ikut-ikutan setres. Kenapa, salah satunya karena mereka juga harus sigap dan siap sedia dengan apa yang akan dan harus di sampaikan pada murid-muridnya nanti. Persoalan kurikulum akan berkaitan dengan isi pelajaran yang harus di sampaikan. Mulai dari buku-buku, mengajar dan model praktek yang lainnya yang juga akan ikut-ikutan termodifikasi akibat kurikulum yang menggantikannya. Jika hal ini terjadi secara periodic dan keseringan mengganti kurikulum pendidikan, kapan para murid dan guru memiliki waktu untuk mengadaptasikan diri dengan hal-hal yang baru itu. Saya rasa bukan adaptasi yang bakal tercapai, malah beban psikologis yang akan menjangkit. Guru dan murid juga manusia, bukanlah mesin berjalan.
Di luar sekolah, siapa lagi yang akan bertambah bebannya selain para guru dan murid. Jelas, tidak lain adalah para Orang tua. Dengan bergantinya kurikulum, secara otomatis dalam beberapa hal seperti buku pada khususnya juga akan ikut terperbaharui demi mengikuti standar yang di terapkan. Fenomena ini jelas mengharus kan beberapa penerbit mendesain ulang buku-buku yang akan di edarkan demi mensuplai kebutuhan buku bagi partisipan sekolah (Murid dan guru). Efek “abnormal”-nya, para orang tua akan lebih banyak terbebani dengan hal-hal demikian. Karena kebutuhan anak-nya akan sebuah buku harus terpenuhi, dan buku yang di tinggal kan oleh para kaka kelasnya tidak lagi bisa digunakan sebagai pegangan, sebahagian. Akhirnya membeli buku baru adalah hal yang secara otomatis harus dilakukan. Ujung-ujungnya kembali para orang tua yang kena beban tambahan yang semakin berat terbebani.
Persoalan seperti ini bukan persoalan baru di tengah masyarakat kita yang kebanyakan berada di bawah garis tebal kurang mampu.Prinsip karang yang tidak lekang oleh gelombang jangan-lah di pakai dalam menghadapi persoalan masyarakat seperti ini. Harusnya “kalian” para pembuat kebijakan mesti lebih sensitif dengan persoalan-persoalan rakyat, khususnya pendidikan. Jangan buat anak sekolah sebagai kelinci percobaan, tapi buatlah mereka menjadi cerdas dengan pendidikan yang humanis dan efektif. Penerapan kurikulum baru bukan berarti salah, namun harus melihat bebrbagai aspek yang di butuhkan terkait nantinya dengan kebijakan baru itu.
Ada beberapa persoalan yang kemudian menyebabkan ketimpangan yang sangat signifikan ketika model pendidikan “Kompetensi” itu diterapkan serentak di seluruh lapisan daerah. Pertama, dari bangunan seklah itu sendiri. Masih terlalu banyaknya gedung-gedung sekolah yang sudah tidak layak lagi di sebut sekolah karena fisiknya yang sudah rentan dimakan usia. Atap yang bocor, tiang-tiang penyangga yang hampir roboh dan bagian fisik lainnya yang tidak terbiayai. Hal ini jelas akan mengganggu proses dan efektivitas belajar mengajar yang sedang berlangsung. Konsentrasi belajar mengajar malah terarahkan pada antisipasi robohnya sekolah. Begitu juga ketika hujan mengguyur, yang ada bukan belajar malah membuat situasi menjadi kacau.
Kedua, fasilitas sekolah. Kompetensi memang menjadi tujuan, namun fasilitas juga sangat menentukan. Ketika basis kompetensi menjadi metode baru dalam pendidikan yang berproses demi mencapai mutu dan kualitas pendidikan, sebuah dukungan akan fasilitas yang menjadi sarana dan prasarana terlaksananya efektivitas untuk mencetak hasil didikan yang ber-skill dan berkompeten sangat di butuhkan sekali. Permasalahan ini yang nampaknya kurang begitu di perhatikan ketika kurikulum ini serentak diterapkan di setiap lapisan. Kebutuhan akan perpustakaan, laboratorium, dan kelengkapan sekolah lainnya masih menyisakan bias yang begitu tajam antara seolah pedesaan dan sekolah yang berdomisili di tengah perkotaan. Ketimpangan ini jelas tidak akan menjadikan kompetensi yang memiliki kompetisi dan daya saing yang seimbang. Persoalan kolot ini masih menjadi kebiasaan dan belum jua terselesaian. Dimana yang banyak mendapt perhatian banyak masih selalu terpusat di perkotaan (center of atentions). Mestinya hal semacam ini sudah harus dikikis habis mengingat persoalan pendidikan bukan persoalan individu melainkan persoalan yang menyangkut kebutuhan bersama. Kalau permasalahan ini tidak bias dipenuhi, maka kalau-pun terjadi kompetisi yang di desa akan tergusur oleh sekolah-sekolah perkotaan. Hasilnya lagi-lagi kota selalu tergusur nasibnya oleh kota. Coba saja lihat dan coba bedakan kenyataan fisik dan fasilitas sekolah yang tersedia antara sekolah yang ada di perkotaan dengan sekolah yang terletak di tengah-tengah perkotaan. Kecemburuan social semacam ini pasti terjadi dan sulit di hindari.
Ketiga, guru. Hal paling sentral di antara kebutuhan-kebutuhan di atas selain murid adalah guru. Guru yang memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi akan mampu mengintegrasikan antara ilmu dan kemampuannya. Kualitas guru juga di butuhkan demi mencetak hasil didikan yang bermutu bukan cuma menghasilkan lulusan saja. Persoalan lain ynag terkait dengan guru adalah tanggung jawab dan profesionalisme seorang guru. Kadang sangat di sayang-kan, ketika seorang guru yang tugasnya memberi pengarahan dengan apa yang ia ajarkan dari ilmu yang dimilikinya malah menjadikan status keguruannya sebagai pelegalitasan mencari kuntungan dari status yang di sandangnya. Etika keprofesionalan gurunya menjadi tercoreng dengan sendirinya. “Guru” itu mengajar, bukan menjual status ke”guru”-annya. Apapun alsannya seorang guru haruslah professional dengan profesi yang di sandangnya.
Mengingat polemik yang terjadi demikian, guru juga manusia yang punya segudang kebutuhan yang harus di penuhinya.Tidak bisa kita menyalahkan sepenuhnya pada sosok sang guru yang berbuat unprofessionalism. Hal lain yang perlu di lihat adalah pemeirntah ang tidak bisa memberikan tunjangan yang layak bagi para guru yang sudah begitu banyak memberikan jasanya. Seorang guru juga merupakan aspek lain yang wajib di perhatikan oleh pemerintah. Khususnya gaji guru itu sendiri. Kalau pemerintah mau jujur dengan hal ini, mestinya gaji guru lebih di perhatikan. Mengingat pentingnya persoalan pemenuhan sandang, pangan, dan papan seorang guru. Miris rasanya kalau mendengar seorang guru yang gajinya tidak pernah diterima hampir 20 tahun lamanya. Padahal guru lah yang mengantar kan kita berada di posisi kita sekarang ini. Tanpa guru entah jadi apa kita sekarang. Guru bagaikan pelita, kasihnya tulus setulus ilmu yang kita dapat sekarang. Tapia apa yang mampu kita perbuat, nasib guru begitu kurang di perhatikan oleh pemerintah. Mulai dari gaji guru yang kecil, keberadaannya pun masih banyak yang terabaikan. Wajar-wajar saja kalau banyak guru yang malas-malasan ketika mengajar. Nasib guru harus terus di perjuangkan hingga “pahlawan tanpa tanda jasa” ini hidup sejahtera.
Wacana pendidikan bukan-lah isu musiman untuk terus di perhatikan, baik oleh masyarakat atau-pun oleh pemerintah yang paling bertanggung jawab. Seharusnya kalau memang pemerintah sering berbicara pentingnya akan pendidikan, cobalah berpikir ulang agar pernyataan tidak sekedar pernyataan. Berita tidak sekedar kabar, janji tidak sekedar ucapan belaka. Anggaran pendidikan mestinya kembali di perbesar, dan jangan sampai yang ada malah tidak di implementasikan kalau memang begitu signifikan-nya pendidikan bagi bangsa ini. Negara lain sudah ada yang mencapai 40% anggaran untuk pendidikannya, kita yang masih 20% belum juga merata dan masih lambat merealisasikannya. Bangsa yang beradab adalah bangsa yang tinggi tingkat pendidikannya. Apa lagi yang mau kita dengar untuk mengatakan bahwa pendidikan begitu penting artinya. Sudah banyak contoh yang mengingatkan kita akan pentingnya sebuah nilai pendidikan. Tinggal kita, kapan akan memulai perjalanan mengubah bangsa primitive menjadi bangsa yang modern dengan pendidikan yang sesuai dengan budaya bangsa kita sendidri.
